AKTUALNEWS.NET | JAKARTA – Dalam rangka Finalisasi Nomenkaltur lembaga keistimewaan Aceh, Wali Nanggroe Aceh dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Syar’iyah Aceh gela rapat khusus di Kemendagri pada Selasa (24/9/24)
Dalam pertemuan tersebut, Plh. Dirjen menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya yaitu secara prinsip usulan menu anggaran sudah dipenuhi dan sudah tertuang dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang mengatur tentang penguatan, pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan Kerjasama peradilan Syariat Islam melalui Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh dan untuk proses pengajuan anggaran dapat dilakukan dengan mekanisme hibah, dengan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Gubernur Aceh melalui Kesbangpol Aceh, dan segera diajukan untuk tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar menyampaikan, rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah menerima semua usulan menu anggaran yang diajukan Mahkamah Syariah Aceh,” ujar Malik Mahmud.
Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan satu-satunya lembaga yang hanya ada di Aceh dah sudah sepantasnya mendapat perhatian yang lebih dari semua lembaga terkait. “Terima kasih juga kepada Pimpinan Mahkamah Agung atas dukungan penuh dalam rangka upaya implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui pendanaan yang bersumber dari APBA,” ujar Wali Nanggroe dengan serius.
Sementara itu Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr Basuni menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih atas semua dukungan untuk Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh, H Hilman Lubis SH MH selaku inisiator mengatakan pihaknya sangat terharu. “Ini proses bersejarah dan sangat melelahkan serta bukanlah hal mudah, karena mengkoordinasikan dua lembaga besar pemerintah pusat (Mahkamah Agung dengan Kementerian dalam negeri ), tentu atas atensi dan bantuan serta dukungan penuh dari Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar semua menjadi mudah, semoga menjadi legacy bagi Mahkamah Syariah Aceh, Alhamdulillah ini pengakuan sempurna bahwa Mahkamah Syariah Aceh sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh, kami bangga dan terharu,” ujarnya dengan nada haru.
Adapun dari unsur Pejabat Kemendagri yang menerima pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Agung, Makamah Syariah Aceh yaitu Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Dr. Drs. Horas M. Panjaiatan, M.Ec.Dev) dan Kasubdit Wil. Sumatera Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando H Siagian, S.STP, M.Si serta Kasubdit Dukungan Teknis Dit. 1 (Muhammad Valiandra, SE, MAP.
Baca Juga: Mahkamah Syariah Aceh Terima Kunjungan 33 Orang Majelis Ulama Sanggara Thailand.
