Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan inspektorat daerah agar lebih proaktif dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan.
Hal itu disampaikan Fadhlullah usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Dalam kesempatan itu, Wagub turut didampingi Inspektur Aceh, Ir. Abdullah, bersama para inspektur provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa inspektorat daerah harus terlibat sejak tahap perencanaan program, bukan hanya melakukan pemeriksaan setelah program berjalan.
“Pada waktu perencanaan, peran inspektorat jangan diam saja. Jangan setelah program dieksekusi baru diperiksa salahnya apa,” kata Tito.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus bersifat preventif dan konsultatif, bukan hanya represif. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat dicegah sejak awal melalui pendampingan dan pembinaan.
Tito juga mengingatkan agar keberhasilan inspektorat tidak diukur dari banyaknya temuan pelanggaran. “Prinsip dasar pengawasan adalah mencegah terjadinya pelanggaran. Bukan makin banyak temuan makin baik, tetapi makin sedikit temuan karena kesalahan sudah dicegah sejak awal,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wagub Fadhlullah menyambut baik arahan Mendagri dan menilai penguatan fungsi inspektorat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemerintah Aceh saat ini sedang menggalakkan transparansi anggaran. Karena itu, peran inspektorat sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyelewengan,” ujarnya.
Fadhlullah menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam audit dan pelaporan keuangan.
“Kami akan terus mendorong Inspektorat Aceh agar benar-benar menjalankan arahan Kemendagri. Pengawasan yang kuat akan memastikan pembangunan berjalan optimal, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh,” tegasnya.
Rakornas Binwas Tahun 2025 mengusung tema Transformasi Pengawasan Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif. Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk membangun sistem pengawasan yang adaptif terhadap perubahan serta menjawab tantangan integritas dan efisiensi di era digital pemerintahan modern.
