Aktualnews.net I Banda Aceh — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu, 8 April 2026.
Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan wadah strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini juga memberi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan konstruktif, guna menghindari potensi tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga penyusunan indikator kinerja yang kurang relevan.
Ia menjelaskan, RKPA Tahun 2027 memiliki peran penting sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah nasional. Karena itu, konsistensi dan keselarasan perencanaan menjadi kunci agar implementasi pembangunan berjalan efektif.
Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan tahun 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam sepuluh prioritas utama, antara lain penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
Lebih lanjut, M. Nasir mengungkapkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang masih menjadi tantangan. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 2,97 persen, yang dipengaruhi oleh bencana alam pada akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pada 2029 ditetapkan mencapai 6,6 persen.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen, dengan target penurunan menjadi kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terarah.
Sekda juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah rawan bencana, Aceh juga diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” katanya.
Di akhir kegiatan, M. Nasir mengajak seluruh peserta forum untuk berkontribusi aktif memberikan masukan, guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
