Aktualnews.net I Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, dianugerahi Serambi Award 2026 atas kiprah dan perannya sebagai wakil rakyat yang dinilai responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat Kota Banda Aceh.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, dan Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia, Firdaus Darwis, pada malam penganugerahan Serambi Award 2026 di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (29/8/2026) malam.
Serambi Award merupakan penghargaan yang diberikan Harian Serambi Indonesia (Tribun Network) kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kiprah dan kinerja positif bagi masyarakat. Selain Irwansyah, sejumlah bupati dan wali kota di Aceh juga menerima penghargaan atas kinerja dan kontribusi mereka.
Irwansyah hadir menerima penghargaan tersebut didampingi istrinya, dr. Rizka Aditya, S.POG.
Penghargaan tahun ini menjadi Serambi Award kedua yang diterima Irwansyah. Sebelumnya, ia juga pernah menerima penghargaan dalam kategori kepedulian terhadap pengembangan ekonomi kreatif.
Irwansyah dinilai memiliki karakter berbeda sebagai wakil rakyat karena responsif dalam menindaklanjuti berbagai isu dan persoalan yang disampaikan masyarakat. Sikap tersebut semakin terlihat ketika Aceh dilanda bencana pada akhir tahun lalu yang kemudian berlanjut dengan kondisi darurat hingga awal tahun.
Meski Banda Aceh tidak terdampak langsung bencana, kondisi sulit turut dirasakan masyarakat kota, terutama terkait ketersediaan BBM, LPG, listrik, serta sejumlah kebutuhan pokok.
Dalam situasi tersebut, Irwansyah menunjukkan respons cepat dengan memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPRK Banda Aceh untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat kepada pihak-pihak terkait.
Langkah tersebut dinilai memberikan manfaat sekaligus kepuasan bagi warga yang membutuhkan penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi.
Kepedulian Irwansyah juga tidak hanya terlihat dalam persoalan pelayanan publik. Dalam kehidupan sehari-hari, ia aktif merespons berbagai persoalan sosial dan keagamaan, termasuk memberikan perhatian kepada kaum dhuafa.
Ketika terdapat masjid atau meunasah yang membutuhkan fasilitas, misalnya, Irwansyah turut mengadvokasi agar kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti. Demikian pula ketika menemukan warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Hingga kini, sedikitnya 19 rumah kaum dhuafa telah diadvokasi Irwansyah, baik untuk pembangunan rumah baru maupun rehabilitasi.
Jadikan Media Sosial sebagai Posko Aspirasi
Bagi Irwansyah, suara masyarakat saat ini tidak hanya terdengar di dusun, meunasah, balai gampong, atau warung kopi. Perkembangan media sosial telah membuat keluhan, kritik, dan harapan masyarakat semakin banyak disampaikan melalui layar ponsel.
Unggahan, komentar, maupun pesan singkat di media sosial, menurutnya, merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang juga harus didengar oleh wakil rakyat.
Pemahaman tersebut membuat Irwansyah aktif memanfaatkan media sosial untuk memantau berbagai persoalan publik. Setelah dua periode menjadi anggota DPRK Banda Aceh dan kini memasuki periode ketiga sekaligus dipercaya memimpin lembaga legislatif Kota Banda Aceh, ia dikenal sebagai salah satu legislator yang aktif membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui platform digital.
Media sosial tidak hanya digunakan untuk membagikan aktivitasnya sebagai anggota dewan, tetapi juga dijadikan sebagai semacam “posko” pengaduan masyarakat.
Warga dapat menyampaikan berbagai persoalan melalui kolom komentar maupun pesan langsung atau direct message (DM). Aduan yang masuk beragam, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, persoalan sosial, hingga keluhan sehari-hari masyarakat.
Irwansyah merupakan politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia pertama kali dipercaya menjadi anggota DPRK Banda Aceh pada 2014 melalui daerah pemilihan Banda Raya-Jaya Baru.
Politisi kelahiran Aceh Barat tersebut merupakan alumni Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK). Saat ini, ia telah memasuki periode ketiga sebagai anggota DPRK Banda Aceh dan dipercaya menjabat Ketua DPRK Banda Aceh untuk periode 2024-2029.
