AKTUALNEWS.NET | ACEH UTARA – Sebagai sosok yang dikenal sederhana dan peduli dengan masyarakat, Mawardi mewakili tokoh pemuda ikut serta tampil maju sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai PAS dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang mencakup wilayah Kecamatan Samudera, Tanah Pasir, Lapang,Murah mulia dan Syamtalira Aron.
Untuk maju sebagai caleg tersebut tentunya mendapat dukungan yang cukup signifikan dari kawula muda ,Para petani Selain itu dukungan juga datang datang dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah setempat.
Mantan Keuchik Gampong Ulee Tanoh selama dua periode dan juga mantan forum keuchik Kecamatan Tanah Pasir selama Tiga periode yang akrab dipanggil Keuchik Wardi itu selain dinilai sebagai sosok yang dikenal sederhana peduli, ia juga sangat dikenal sebagai tokoh pemuda cukup eksis dengan aksi di lapangan. Dirinya dianggap dekat dan akrab dengan semua kalangan. Hal itulah yang menjadi dorongan bagi dirinya untuk tampil di dunia perpolitikan demi kemajuan masyarakat sehingga memberanikan diri sebagai caleg dari partai yang dibentuk para Ulama Aceh yang dikenal berjuang untuk perubahan yang lebih baik dan partai peduli ummat.
Sebagai sosok tokoh pemuda yang cukup dikenal dekat dengan masyarakat kecil dan dekat dengan semua kalangan, tentunya tak terlepas dari berbagai programnya ingin maju bersama rakyat kecil tersebut, Mawardi punya visi dan misi siap mengabdi yang bertujuan memperjuangkan hak rakyat kecil.
“Walaupun serba keterbatasan dan keadaan saja, Alhamdulillah masih bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat kecil, jika memang amanah tentunya akan lebih leluasa menyerap aspirasi rakyat kecil nantinya,” ujar Mawardi kepada media Aktualnews.net sabtu (10/12/2023).
Menurutnya, terjun ke politik bukan hanya sekedar tampil sebagai calon legislatif saja. Akan tetapi ingin berkontribusi dalam pembangunan Aceh khususnya di Dapil 5
Menurutnya, fungsi DPRK sudah jelas, pertama legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, terus anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBK), terakhir pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
