BANDA ACEH – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 hingga 12 September masih jauh dari target. Data P2K Aceh mencatat serapan keuangan baru mencapai 53,42 persen dan realisasi fisik 57 persen, padahal target akhir September ditetapkan masing-masing 61,11 persen dan 65 persen.
Mantan aktivis GAM Denmark yang juga tim pemenangan Mualem–Dek Fad, Tarmizi Age, menilai rendahnya serapan anggaran disebabkan lemahnya kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Menurutnya, banyak pejabat SKPA peninggalan pemerintahan sebelumnya tidak loyal terhadap kepemimpinan baru.
“Pejabat seperti itu sebaiknya segera dicopot karena justru menghambat jalannya pemerintahan,” tegas Tarmizi dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Sejumlah SKPA tercatat memiliki serapan paling rendah, antara lain Katibul Wali yang baru mencapai 27 persen, Sekretariat DPRA 40,47 persen, dan Dispora 43,68 persen. Bahkan instansi vital seperti RSUDZA, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan pun masih berada di bawah 63 persen.
Tarmizi menilai pola rendahnya serapan di awal tahun yang kemudian dikebut menjelang akhir merupakan penyakit lama birokrasi Aceh. Namun, kondisi tahun ini disebut lebih parah karena terkesan ada kesengajaan untuk melemahkan pemerintahan baru.
Ia mendesak Pemerintah Aceh segera melakukan pembersihan birokrasi dengan mengganti kepala SKPA yang dinilai tidak loyal dan tidak mampu bekerja profesional.
