Aktualnews.net I Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengapresiasi keberhasilan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi 1,3 juta masyarakat miskin di Indonesia.
Menurut Muhaimin, program MBG menjadi salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
“Kalau yang berbasis APBN, yang terbaik adalah Badan Gizi Nasional. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat, 1,3 juta orang miskin menjadi pekerja. Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu,” ujar Muhaimin di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Muhaimin menilai, keberhasilan BGN tidak hanya terlihat dari pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dari dampak ekonomi yang ditimbulkan, terutama dalam membuka kesempatan kerja dan menggerakkan usaha masyarakat di berbagai daerah.
Selain menyerap 1,3 juta tenaga kerja, program MBG juga tercatat melibatkan sedikitnya 148.500 pelaku usaha baru dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.
Ekosistem ekonomi tersebut turut didukung oleh 63.100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan sebagai pemasok berbagai kebutuhan harian program MBG.
Menurut Muhaimin, capaian tersebut membuktikan bahwa penggunaan anggaran negara dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat.
Ia menegaskan, belanja negara tidak semestinya hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Karena itu, Muhaimin mendorong kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk mencontoh pola pemberdayaan ekonomi yang diterapkan BGN melalui program MBG.
Ia juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, memberikan perhatian lebih besar terhadap alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat agar manfaat APBN dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
“Saya minta kepada Menteri Keuangan jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Arus utama APBN kita harus pemberdayaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhaimin menekankan pentingnya memperluas cakupan wilayah dan memperbanyak mitra pemberdayaan ekonomi, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan dan peluang usaha.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Pemberdayaan tidak cukup berhenti pada bantuan, tetapi perlu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” pungkas Muhaimin.
Berita ini disusun dengan gaya straight news, mengedepankan capaian penyerapan tenaga kerja program MBG sebagai fokus utama, disertai dampak ekonomi terhadap UMKM dan dorongan Muhaimin agar anggaran pemberdayaan masyarakat diperkuat.
