Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh, menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat malam (26/9/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRA, Ali Basrah, dan turut dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, serta pejabat utama Pemerintah Aceh.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda, disebutkan bahwa perubahan APBA 2025 diarahkan untuk menampung sejumlah kebutuhan prioritas. Di antaranya penyesuaian terhadap visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, pemberian bonus bagi atlet dan pelatih PON, Peparnas, serta MTQ, hingga pemenuhan gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK formasi 2025.
Selain itu, kebijakan belanja juga difokuskan pada isu-isu pembangunan strategis, seperti percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, pengendalian inflasi, penurunan stunting, serta hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Adapun rincian perubahan struktur anggaran yang disampaikan Sekda adalah sebagai berikut:
Pendapatan: Rp10,64 triliun, berkurang Rp151,44 miliar dibandingkan APBA murni.
Belanja: Rp11,11 triliun, meningkat Rp110,94 miliar.
Pembiayaan Neto: Rp472,26 miliar, meningkat Rp262,38 miliar.
Sekda juga menyampaikan harapan gubernur agar pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBA 2025 dapat berjalan lancar dan segera disetujui bersama, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna memperoleh evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Semoga kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh,” tutupnya.
