Aktualnews.net I Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses pemulihan tersebut segera dituntaskan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Ruslan usai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Irmawan ke sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur di Aceh. Menurutnya, kehadiran negara sudah terlihat melalui berbagai proyek yang tengah berjalan dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo beserta jajaran, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya,” ujar Ruslan di Banda Aceh, Kamis (9/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan. Namun demikian, ia menilai masih banyak wilayah di Aceh yang menghadapi kendala akses dan konektivitas, baik antar desa, kecamatan, maupun kabupaten.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk terus mempercepat pembangunan agar seluruh akses dapat segera terhubung dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ruslan juga menilai perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh tidak hanya tercermin dari besarnya anggaran, tetapi juga melalui kunjungan langsung Presiden ke daerah tersebut.
“Ini bukti bahwa negara hadir, tidak hanya lewat anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden,” katanya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menetapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Aceh periode 2026–2028 sebanyak 20.647 unit dengan total anggaran Rp5,94 triliun.
Rinciannya, pada 2026 akan dibangun 6.220 unit senilai Rp1,79 triliun, tahun 2027 sebanyak 9.747 unit (Rp2,80 triliun), dan tahun 2028 sebanyak 4.680 unit (Rp1,34 triliun). Kabupaten Aceh Tamiang menjadi penerima alokasi terbesar dengan 10.456 unit, disusul Aceh Utara (4.827 unit) dan Gayo Lues (3.350 unit).
Selain itu, pembangunan juga menyasar sejumlah daerah lain seperti Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Tenggara.
Tak hanya hunian tetap, pemerintah juga telah membangun 1.218 unit hunian sementara (huntara) di berbagai wilayah terdampak. Saat ini, sebanyak 84 unit masih dalam proses pembangunan di Aceh Tamiang, serta direncanakan tambahan 386 unit yang tersebar di beberapa desa.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan masyarakat terdampak memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
