Aktualnews.net I Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh memperluas akses bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, termasuk mahasiswa yang terkendala biaya kuliah. Ia menilai, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraih pendidikan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Musriadi saat menyerap aspirasi ratusan warga dalam kegiatan Reses III Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Aula Tekkomdik Kota Banda Aceh, Selasa (27/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat dari Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala.
Di hadapan warga, Musriadi turut mengapresiasi Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menggagas program Bantuan Beasiswa Siswa/Siswi Kurang Mampu Tingkat Pendidikan SD/SMP Kota Banda Aceh. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah positif untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
“Alhamdulillah, program bantuan beasiswa bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu saat ini sudah memasuki tahap finalisasi dan direncanakan diluncurkan bulan depan. Kita mengapresiasi langkah Pemko Banda Aceh ini dan berharap pelaksanaannya tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Musriadi.
Ia berharap, perhatian pemerintah terhadap bantuan pendidikan tidak berhenti pada jenjang SD dan SMP, tetapi juga diperluas hingga perguruan tinggi agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk meraih gelar sarjana.
Aspirasi tersebut turut disampaikan salah seorang peserta reses, Nurmi. Ia berharap Pemko Banda Aceh memprioritaskan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan kurang mampu, mengingat tingginya biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang menjadi beban bagi orang tua dengan keterbatasan ekonomi.
Menanggapi hal itu, Musriadi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan diperjuangkan kepada pemerintah kota agar menjadi perhatian dalam penyusunan program dan penganggaran daerah.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya kepada pemerintah kota. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan kuliah tanpa terkendala persoalan ekonomi,” tegasnya.
Musriadi juga mengusulkan gagasan “Beasiswa Banda Aceh Harapan Masa Depan”, yaitu program bantuan pendidikan yang diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan kurang mampu melalui seleksi transparan, verifikasi yang akurat, serta penyaluran yang tepat sasaran.
Menurutnya, pendataan calon penerima perlu mempertimbangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), disertai verifikasi kondisi ekonomi keluarga di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Beasiswa bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang memiliki kemampuan dan semangat belajar harus mendapat kesempatan yang sama, meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi,” katanya.
Selain pendidikan, masyarakat Ulee Kareng dan Syiah Kuala turut menyampaikan aspirasi mengenai pemberdayaan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda.
Musriadi mendorong Pemko Banda Aceh memperkuat pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas kesempatan kerja agar generasi muda mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
“Pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lapangan kerja harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin bisa melanjutkan kuliah, sementara generasi muda juga memiliki kesempatan bekerja dan membangun usaha,” ujarnya.
Musriadi menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRK, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan nyata yang harus diperjuangkan melalui kebijakan pembangunan.
Ia berharap Pemko Banda Aceh menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut melalui program konkret sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, dan peraturan yang berlaku.
“Jangan biarkan aspirasi masyarakat berhenti sebagai catatan reses. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan warga agar pemerintah kota menghadirkan kebijakan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Musriadi.
