Aktualnews.net | Bener Meriah – Di lekukan curam jalan nasional Bireuen–Takengon, terdapat sebuah kawasan bernama Tajuk Enang-Enang. Bagi sebagian orang, ia mungkin sekadar jalur berkelok yang memacu adrenalin. Namun bagi masyarakat Gayo di Bener Meriah, Enang-Enang adalah monumen hidup yang menyimpan memori kolektif tentang air mata, kerja paksa era kolonial, dan perjuangan bertahan hidup.
Ketika banjir bandang dan longsor hebat pada akhir tahun 2025 memutus urat nadi transportasi tersebut, ketidakpastian sempat menggelayuti kawasan Pintu Rime Gayo. Di tengah kekosongan informasi dan lambatnya gerak birokrasi, lahirlah sebuah gerakan yang digerakkan oleh satu hal purba: ketulusan.
Adalah Syahrial, seorang warga lokal yang memelopori gerakan gotong royong secara swadaya untuk membuka kembali akses jalan dan jembatan di Enang-Enang dengan dana donasi masyarakat yang menembus angka fantastis, 1 miliar rupiah. Namun, ketulusan warga sempat membentur dinding regulasi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mengkhawatirkan aspek keselamatan karena menilai struktur darurat tersebut belum stabil, bahkan sempat memunculkan polemik rencana penutupan jalan yang memicu kekecewaan luas dari masyarakat.
Di titik kritis inilah, negara hadir bukan dengan keangkuhan otoritas, melainkan dengan pendekatan yang memanusiakan manusia. Sentuhan humanis dan taktis itu mewujud pada sosok Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh.
Sebagai putra asli daerah sekaligus mantan Pj Gubernur Aceh, kredibilitas Safrizal dalam memahami denyut nadi sosiologis masyarakat Serambi Mekkah tidak perlu diragukan lagi. Pengalaman menakhodai Aceh membuat pria yang kini dipercaya mendampingi Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Sumatera, Tito Karnavian, ini membawa perspektif yang melampaui kekakuan sekat birokrasi.
Bagi Safrizal, Tajuk Enang-Enang bukan sekadar titik koordinat bencana atau angka-angka teknis di atas kertas cetakan Balai Jalan. Sebagai sosok yang pernah memimpin provinsi ini, ia paham betul lapis-lapis memori kolektif yang tertanam di lekukan curam tersebut.
Dalam ingatan kulturalnya, Enang-Enang adalah monumen hidup yang sarat akan luka peradaban—menyimpan gema pilu dari abad ke-20 ketika ribuan masyarakat Gayo dipaksa memeras keringat, bertaruh nyawa, hingga menjadi korban kerja paksa (kerja rodi) kolonial Belanda demi membelah tebing batu yang curam sejak jembatan pertamanya berdiri tahun 1911. Kawasan ini juga menjadi saksi sejarah betapa angker dan terisolasinya jalur maut ini di masa-masa pergolakan konflik masa lalu.
Maka, ketika bencana melumpuhkan urat nadi transportasi tersebut, Safrizal tidak melihat aksi swadaya masyarakat Gayo sebagai pelanggaran aturan teknis semata. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kebangkitan modal sosial yang sangat berharga yang dimiliki masyarakat Aceh. Namun, di atas segala romantisme gotong royong itu, Safrizal berdiri teguh pada satu prinsip yang tidak dapat ditawar: keselamatan publik.
“Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya kita memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, tetapi membatasi kendaraan berat untuk sementara waktu adalah langkah taktis demi menyelamatkan nyawa. Kita tidak boleh lalai atau berkompromi dengan risiko saat proses mitigasi sedang berjalan,” ujar Safrizal tegas. Bagi Kaposwil Satgas PRR Aceh ini, boleh saja memulihkan akses dengan cepat, tetapi keselamatan warga tetap berada di atas segalanya.
Prinsip keselamatan inilah yang mendasari langkah taktisnya di lapangan. Menghadapi tingginya dinamika, Safrizal menekankan bahwa warga tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri dalam kekosongan informasi. Kehadiran unsur teknis pemerintah mutlak diperlukan.
Oleh karena itu, Satgas PRR Aceh bergerak cepat menginstruksikan percepatan penguatan struktur jembatan swadaya tersebut sebagai solusi jangka pendek. Pada saat yang sama, guna mengakhiri kesimpangsiuran informasi yang selama ini beredar dari mulut ke mulut, Safrizal mendesak BPJN Aceh dan Pemkab Bener Meriah untuk membuka saluran informasi publik secara transparan. Setiap tahapan kajian teknis, progres penguatan struktur, hingga rencana detail pembangunan permanen harus disampaikan secara berkala langsung kepada warga terdampak. “Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Komitmen batin untuk menyatukan visi keselamatan dan aspirasi warga inilah yang dibawa Safrizal saat mendampingi Mendagri Tito Karnavian turun langsung ke lapangan di bawah guyuran hujan lebat di Tajuk Enang-Enang, Selasa sore, 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto demi merespons cepat keluhan warga.
Hasil dari pertemuan tatap muka di lapangan tersebut sangat monumental. Alih-alih kaku pada aturan baku, dirumuskan langkah strategis yang memadukan keamanan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.
Sebagai solusi cepat, selain memasang portal pengaman dan melarang kendaraan berat melintas demi keselamatan, Safrizal juga mendorong opsi pemanfaatan terbatas terhadap jalur alternatif yang sempat dibuka secara swadaya oleh warga. Jika secara teknis dinyatakan aman oleh BPJN, akses tersebut disarankan dibuka terbatas bagi kendaraan ringan guna menyokong mobilitas ekonomi lokal. Bagi Safrizal, jika ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya jauh lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai.
Di sisi lain, berkat keikhlasan warga yang telah menyepakati pembebasan lahan, sebuah jembatan permanen berskala besar sepanjang 300 meter siap dibangun. Proyek dengan nilai investasi mencapai 700 miliar rupiah ini ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2027 dengan masa pengerjaan selama 3 tahun. Jembatan megah baru inilah yang ditegaskan Mendagri akan berdiri sebagai ikon baru peradaban Tanoh Gayo.
Namun, poin paling menyentuh dari komitmen negara hari itu adalah keberpihakan terhadap nilai historis daerah. Mendagri dengan tegas menyatakan, “Jembatan yang ada saat ini tidak kita hilangkan, karena punya sejarah.” Modernisasi senilai 700 miliar rupiah tidak akan mengubur masa lalu. Jembatan lama hasil keringat dan swadaya masyarakat akan tetap dipertahankan, dirawat, dan diperkuat strukturnya agar bisa terus berdiri berdampingan secara harmonis dengan jembatan baru.
Langkah serius negara ini langsung dikunci dengan konfirmasi bahwa Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dijadwalkan langsung turun ke lapangan pada hari Rabu (08/07/2026) ini untuk meninjau detail teknis agar seluruh rencana eksekusi berjalan tanpa penundaan.
Pertemuan di Bener Meriah memperlihatkan keindahan dari proses bernegara. Ada Syahrial dengan ketulusan rakyat jelata yang bergerak atas dasar cinta, ada Tito Karnavian yang membawa otoritas negara untuk merangkul aspirasi lokal, dan ada Safrizal ZA yang dengan jeli merajut komunikasi antara otoritas pusat, daerah, dan warga demi memastikan pemulihan berjalan cepat dan selamat.
Pada akhirnya, polemik Enang-Enang memberi pelajaran berharga bagi Indonesia, bahwa pemulihan pascabencana yang paling bermartabat dicapai bukan ketika aturan memenangkan ego, melainkan ketika negara dan warganya duduk bersama, menghormati sejarah, menjaga keselamatan, dan melangkah searah menuju masa depan.
