AKTUALNEWS.NET | Banda Aceh : Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Bawaslu tingkat kabupaten – kota serta provinsi untuk segera menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu secara tuntas di Aceh.
“Bawaslu jangan hanya membiarkan pidana yang telah terjadi selesai di administrasi saja, apalagi jika sengaja membiarkan pelanggaran pemilu yang secara terang-terangan telah masuk kategori pidana pemilu,” kata Koordinator MaTA, Alfian, di Banda Aceh, Kamis 14 Maret 2024.
Kata dia, Bawaslu Aceh harus memberikan keadilan pemilu bagi rakyat seperti yang selama ini dikampanyekan ke publik. MaTA menuntut Bawaslu Aceh agar bekerja profesional untuk memberikanbukti nyata jika lembaga tersebut benar-benar independen dan konsisten menjalankan tugasnya.
“Bawaslu Aceh harus menjadikan rekomendasi pelanggaran itu sebagai tindak pidana, dan bukan hanya sebatas pelanggaran adminitrasi belaka,” tegasnya.
Menurut Alfian, Pemilu 2024 tidak hanya mempertontonkan pelanggaran demi pelanggaran saja, tetapi yang paling memprihatinkan juga ikut andilnya pihak penyelenggara pemilu itu sendiri yang secara sistematis bermain kotor dengan para kandidat.
“Nyata terjadi atas pelanggaran pidana setelah pencoblosan dengan modus penggelembungan suara atau mencuri suara kandidat lainnya. Parahnya modus tersebut sebagai bukti kejahatan initerjadi akibat penyelenggara pemilu terlibat, mulai tingkat PPK sampai KIP kabupaten/kota,” ungkap Alfian.
Dia menambahkan, apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan jangan hanya disimpulkan lalu berhenti pada sebatas pelanggaran administrasi pemilu saja.
Pelanggaran yang tidak tertutup, kata dia, kemungkinan juga terjadi di seluruh kab/kota di Aceh, menandakan jika ada yang harus dibongkar secara tuntas dan hal tersebut harus diseret menjadi pidana pemilu.
“Laporan yang telah dilaporkan oleh masyarakat, bahkan oleh caleg maupun partai politik sendiri atas segala kecurangan terjadi di lapangan menandakan buruknya pesta demokrasi tahun ini. Dengandemikian, MaTA mendesak agar Bawaslu Aceh dan seluruh Bawaslu kab/kota di Aceh untuk tidak main aman saja,” ujar Alfian.
“Bawaslu harus berani menuntaskan pelanggaran yang sudah mencuat ke publik tersebut agar diselesaikan sebagai sebuah pidana pemilu, sehingga siapa pun pelakunya dapat diblack-list pada pemilu mendatang,” imbuhnya.
Bawaslu juga diminta jangan ragu untuk menegakkan aturan main seperti diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga dengan jelas menerangkan terkait pidana pemilu.
“Jadi, dari hasil monitoring kami selama pemilu berlangsung, dengan modus pelanggaran terjadi maka mereka yang diduga kuat terlibat sebagai pelaku, dapat dipidanakan. Artinya, fakta-faktanya sudah sangat jelas, tinggal kemauan dan keinginan kuat dari pihak Bawaslu Aceh untuk membersihkan para penjahat pemilu yang hari ini masih belum ada langkah hukum apa pun,” ucapnya.
Hal ini, kata dia, didasari pasal 505, 532 dan 551 yang menjadi pedoman atas pidana yang telahterjadi.
Dia melanjutkan, jika para penjahat pemilu ini masih dibiarkan begitu saja maka dapat dipastikan masyarakat Aceh juga akan mempersepsikan jika semua penyelengara pemilu di Aceh tidak dapat dipercaya, sebaliknya akan dicap setali tiga uang dengan mereka yang sudah secara vulgar melakukan kejahatan untuk meraup suara rakyat.
Menurut Alfian, hal yang perlu direnungkan kembali oleh para Komisioner Bawaslu di Aceh adalah tentang keberadaan mereka sebagai pengawal suara rakyat. Lembaga ini dibentuk dan dibayar oleh negara dengan uang rakyat agar hak-haknya dalam kepemiluan benar-benar terjamin.
“Apabila praktik kecurangan sudah sedemikian rupa, dipertonton tanpa malu, lalu di mana pula harga diri Bawaslu sebagai pengawal suara rakyat jika pelanggaran pemilu yang jelas-jelas begitu brutal tak pernah diseret menjadi pidana pemilu. Bagi MaTA, selama Baswaslu tegak lurus maka kita back up dan rakyat Aceh mendukung penuh langkah penegakan hukum atas pemilu,” tutupnya.
