Aktualnews.net I Banda Aceh – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, meminta Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menjadikan pemberantasan korupsi dan kejahatan terhadap lingkungan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum di Aceh.
Menurut Fauzan, masih banyak dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru, penegakan hukum di Aceh dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan transparan.
“Kami berharap Kapolda Aceh yang baru dapat menuntaskan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Kasus-kasus yang belum selesai harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” ujar Fauzan, Kamis (9/7/2026).
Fauzan menyebut sejumlah perkara yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, antara lain dugaan penyimpangan dana beasiswa, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran PON XXI, proyek multiyears, serta pengadaan tiga unit Kapal Aceh Hebat yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian hukum secara tuntas.
Selain kasus korupsi, SAPA juga mendorong Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan lingkungan. Menurut Fauzan, aktivitas pertambangan ilegal, perambahan hutan, dan galian C ilegal masih marak terjadi di sejumlah wilayah Aceh.
Ia menilai praktik-praktik tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu bencana dan merugikan masyarakat.
SAPA juga meminta Polda Aceh mengawasi penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bersumber dari pemerintah pusat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
Selain itu, SAPA mendorong aparat kepolisian menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 yang mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara atau dugaan tindak pidana korupsi.
Fauzan menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kapolda Aceh yang baru. Karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar penegakan hukum di Aceh semakin baik, profesional, dan tidak tebang pilih.
“Kami berharap setiap laporan masyarakat diproses secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tuntas akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam memberikan keadilan serta melindungi kepentingan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
