Banda Aceh – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh menggelar Rapat Akhir Kegiatan Data Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2025, Selasa (7/10/2025), di ruang rapat Kanwil BPN Aceh.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kanwil BPN Aceh ini merupakan bagian dari evaluasi program reforma agraria yang menyasar akses serta pendampingan usaha bagi masyarakat. Rapat juga diikuti sejumlah lembaga terkait, termasuk Dinas Sosial Aceh yang diwakili Vici Yulian, A.KS., M.AP., Penyuluh Sosial Madya.
Dalam pemaparan, disebutkan hasil pemetaan penerima akses reforma agraria di sembilan kabupaten/kota, yaitu Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Nagan Raya, dan Lhokseumawe.
Salah satu temuan penting adalah kondisi kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. Di Desa Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dari 100 Kepala Keluarga (KK) yang dipetakan, 51 KK tercatat masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sementara di Kampung Tengah, Desa Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, ditemukan 20 KK dari 100 KK yang juga mengalami kondisi serupa.
“Data ini sangat penting sebagai acuan lintas sektor, khususnya bagi SKPA yang memiliki program bantuan di tahun 2026,” ujar Vici Yulian dalam rapat tersebut.
Para peserta rapat juga menerima bahan dan hasil lengkap pemetaan untuk dijadikan dasar perencanaan program di tahun mendatang. Rapat ditutup dengan harapan agar kolaborasi lintas sektor dapat diperkuat dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui reforma agraria yang lebih tepat sasaran.
